BPN OKU Gelar Sidang Panitia Pertimbangan Landreform Sertifikasi Redistribusi Tanah

Kement ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengadakan sidang Panitia Pertimbangan Landreform sertifikasi redistribusi tanah tahun 2019. Sidang digelar bertempat di Kantor BPN OKU, jl. Mayor Iskandar, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, Selasa (15/10/19).

Digelarnya sidang Panitia Pertimbangan Landreform ini, berawal dari pembentukan Susunan Panitia Sidang Pertimbangan Landreform Tahun Anggaran 2019 yang telah dibentuk sebelumnya melalui SK Bupati OKU Nomor 697/Kep-Pertanahan/2019 pada tanggal 4 Juli 2019 lalu. Yang berfungsi merupakan ganti dari panitia pemeriksa tanah untuk kegiatan sertifikasi PTSL maupun masyarakat yang rutin mengajukan permohonan ke BPN. Sementara untuk redistribusi dilakukan dengan sidang Panitia Pertimbangan Landreform selanjutnya.

“Bedanya, kalau PTSL dan permohonan sertifikat rutin, masyarakat yang datang ke kantor BPN kemudian langsung kita lakukan pengukuran, lalu panitia pemeriksa tanah dari BPN dan Kades memeriksa meneliti sesuai syarat yang ditetapkan, jika semuanya lengkap sertifikat baru bisa kita terbitkan ,”kata Kapala BPN Kabupaten OKU Ir.H. Alim Bastian saat dibincangi wartawan seusai rapat di ruang kerjanya.

Sementara untuk redistribusi tanah Alim Bastian menuturkan perbedaannya, yang mana redistribusi merupakan tanah milik negara yang dikuasi oleh masyarakat dalam jangka waktu yang sudah lama atau sudah menahun. Juga berkaitan dengan SHGU, SHGB, tanah terlantar, tanah kelebihan luas, bekas tanah sengketa dan lainnya.

“Mengenai redistribusi, tadi dalam sidang sempat kita bahas. Salah satunya di daerah Desa Merbau yang termasuk dalam kriteria angka 4 huruf I yaitu tanah negara dikuasi oleh masyarakat, bukan tanah tramigrasi. Kalau yang kita proses sekarang baru 300 dari 500 Persil yang ditargetkan, sebab ada 10 yang masuk dalam kawasan hutan dan ini berbeda prosesnya harus ada izin pelepasan hutan. Itupun nanti akan kita lakukan pemetaan terlebih dahulu untuk membuktikan apakah benar cuma ada 10 yang termasuk dalam kawasan hutan yang dilindungi tadi ,”papar Kapala BPN OKU.

Dijelaskannya, terlambatnya pencapaian target dari 500 cuma mendapat 300 ditambah 10 Persil kawasan hutan untuk daerah Merbau karena terkendala adanya ulah dari oknum Kades yang tidak berpihak kepada masyarakatnya.

“Hal ini saya ketahui pada saat saya terjun langsung ke lokasi untuk mencari apa penyebabnya, disana saya bertemu dengan orang tua bapak-bapak (Pria) yang berani ngomong mengatakan jika Kades mereka tidak berpihak kepada mereka. Lalu saya pastikan kepada masyarakat kalau Kades tidak kooperatif, masyarakat pun boleh langsung mendatangi BPN ,”terang Kapala BPN OKU.

Lebih dalam disampaikan Alim Bastian, pelaksanaan redistribusi tanah merupakan implementasi dari Amanat Undang- Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria, UU Nomor 56 Tahun 1960 tentang Penetapan Luas Tanah Pertanian. Peraturan Pemerintah Nomor 224 Tahun 1961 tentang Pembagian Tanah dan Pemberian Ganti Kerugian serta diperluas.

Dengan Peraturan Presiden Nomor 86 tentang reforma agraria dan pemanfaatan tanah pertanian dan non pertanian sesuai dengan peruntukan rencana tata ruang yang mana tercantum dalam pasal 7 Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2018 ini menjadi dasar untuk memberikan hak atau bukti kepemilikan yang sah kepada subjek redistribusi tanah.

“Ini merupakan langkah pemerintah dalam memberikan jaminan kepastian hukum dan perlindungan hukum hak atas tanah kepada masyarakat petani penerima redistribusi tanah di Kabupaten Ogan Komering Ulu, yang dibiayai oleh pemerintah pusat melalui dana APBN. Legalisasi tanah atas hak milik masyarakat ini juga sesuai dengan intruksi Presiden RI bapak Ir Joko Widodo ,”pungkas Alim Bastian.(Suryadi OKU)

Cybertroop Polri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Meriahkan Pelantikan BEM STMIK Pringsewu, Polres Buka Pelayanan SIM Keliling

Kam Okt 17 , 2019
Kement ATR/Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Ogan Komering Ulu (OKU) mengadakan sidang Panitia Pertimbangan Landreform sertifikasi redistribusi tanah tahun 2019. Sidang digelar bertempat di Kantor BPN OKU, jl. Mayor Iskandar, Kecamatan Baturaja Timur, Kabupaten OKU, Sumatera Selatan, Selasa (15/10/19). Digelarnya sidang Panitia Pertimbangan Landreform ini, berawal dari pembentukan Susunan Panitia […]