GMDM: “Sudah Saatnya Undang-Undang Narkoba Diamandemen”

ORGANISASI penggiat anti narkotika Garda Mencegah dan Mengobati (GMDM) dalam rilisnya menyebut, sudah saatnya seluruh pihak memikirkan untuk mengamandemen Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Ketua Umum GMDM, Jefri Tommy Tambayong menegaskan, dasar perlunya revisi tersebut berkaca dari kasus-kasus yang seharusnya pemakai atau pecandu direhabilitasi, ternyata tetap mendapatkan hukuman pidana akibat sistem hukum yang tumpang tindih.

Sementara, kondisi lembaga permasyarakatan semakin hari kian melebihi kapasitas. Lebih menyedihkan lagi, malah peredaran narkoba banyak dikendalikan dari dalam lapas. “Kata Pak Deputi Penindakan BNN Irjen Pol Arman Depari, 75 persen peredaran narkoba di Indonesia dikendalikan dari dalam penjara,” kata Jefri Kamis (25/07/19) di Jakarta.

Oleh karena itu, kata Jefri, jika para pengguna atau pecandu dijebloskan ke penjara, dampaknya bukan terbebas dari jeratan narkoba, tetapi malah semakin terjerumus lebih dalam, dari yang semula hanya sebagai pemakai, kini terlibat dengan jaringan peredaran.

“Makanya kalau memang aturan lain seperti Surat Edaran MA, Surat Edaran Jaksa Agung, peraturan lainnya tidak kuat, perangkat Undang-Undang No. 35 ini berarti perlu diamandemen,” kata Jefri.

Amandemen tersebut, akan mengatur pelanggaran dan sanksi yang lebih komprehensif dan spesifik terhadap masing-masing penyalahgunaan, yakni bagi bandar, pengedar atau pengguna. “Indonesia perlu belajar dari Portugal yang sukses menekan peredaran dan penyalahgunaan narkoba. Negara dengan tingkat penyalahgunaan sangat tinggi itu awalnya memang mengedepankan tindakan pemidanaan,” kata Jefri yang juga Ketum Presnas FOKAN.

Tetapi, kata Jefri, nyatanya tindakan itu tidak membuat peredaran dan penyalahgunaan narkoba berkurang. Kemudian Pemerintah Portugal pada 2001 tidak lagi menganggap penggunaan obat-obatan terlarang dalam jumlah kecil sebagai tindakan kriminal.

“Warga Portugal yang tertangkap mengkonsumsi narkoba dalam jumlah kecil tidak akan dijebloskan ke dalam penjara, tetapi dijatuhi hukuman ringan dan diberikan program rehabilitasi. “Ketika Portugal menempatkan pemberantasan untuk peredaran dan penggunaan dalam jumlah kecil (kalau di Indonesia di bawah satu gram untuk sabu-red.), benar-benar direhabilitasi, akhirnya mereka sukses,” ujarnya. GMDM/EDITOR – JAKARTA

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *