Peran Polri dalam Nota Kesepahaman Pada Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kementerian Sosial RI

KEGIATAN Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tahun 2019 digelar Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, Kamis (20/6/19) di Krakatau Ballroom Mercure Ancol, Jakarta.

Dengan tema “Peran Polri dalam Nota Kesepahaman dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kementerian Sosial RI”, kegiatan ini menghadirkan Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Ricky F Wakanno sebagai narasumber dengan moderator Sugiharto, dengan peserta para Pendamping KUBE dari Wilayah III (Jawa Timur, seluruh Sulawesi, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat) yang berasal dari 11 provinsi, 73 kabupaten/kota.

Pendamping KUBE sendiri merupakan ujung tombak dalam pelaksanaan pengelolaan usaha yang dilakukan oleh keluarga penerima manfaat untuk meningkatkan kesejahteraan hidup sehari-hari. Dalam melaksanakan tugasnya, para pendamping diberikan honor yang tidak melebihi UMR (Upah Minimum Regional), sehingga kinerja pendamping menjadi salah satu kegiatan sosial yang dapat menumbuhkan perekonomian dan kehidupan sosial masyarakat yang masih kurang mampu. Lebih dari itu, pekerjaan pendamping ini merupakan pekerjaan sosial yang didasari rasa ikhlas untuk membantu keluarga penerima manfaat.

Adapun kerjasama Mitra Polri dengan Kementerian Sosial RI ini dilatarbelakangi beberapa hal di antaranya, adanya kenaikan angka dana bansos dibanding 2018 sebesar 54 T dan akan diberikannya bansos kepada masyarakat kurang mampu dan keterbatasan. Selain itu adanya harapan Presiden RI agar penyalurannya tepat sasaran tanpa penyelewengan. Kemudian keterbatasan Sumda (Sumber Daya) Kemensos dan jajarannya yang membutuhkan bantuan Polri serta jaringan dan perkuatan besar yang dimiliki Polri sampai dengan tingkat desa, sehingga diharapkan dapat membantu program pemerintah untuk mensejahterahkan masyarakat.

Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Ricky F Wakanno dalam kesempatan tersebut memaparkan beberapa potensi kerawanan dalam penyaluran bansos, di antaranya update data penerima Bansos Daerah yang tidak meng-update akan menjadi rawan dalam penyaluran Bansos Pangan, karena tidak tepat sasaran dan pemberian Bansos tidak dalam bentuk uang tunai, namun dapat berupa kartu E-Combo dapat terjadi penyimpangan.

Permasalahan dalam Bansos sendiri di antaranya pada identifikasi dalam penyaluran bansos satgas yang bertugas akan saling koordinasi dengan pendamping sosial, dinsos dan pemda setempat. Lalu apabila ditemukan penyelewengan atau penyimpangan dalam penyaluran Bansos Pangan dan dapat mengembalikan dikenakan pasal kode etik jika tidak terkena tindak pidana, kecuali OTT dapat ditangkap KPK atau Polri. Kemudian terbatasnya sumberdaya dan tidak adanya pengawasan atau kendali dinsos dan kemsos

Dalam nota kesepahamam itu sendiri, Kemensos dan Polri menekankan tiga point penting dalam penanganan Bansos. Di antaranya terkait bantuan penanganan penyaluran Bansos kepada Penerima Manfaat sesuai 6T, koordinasi dalam pedoman kerja dan sekretaris bersama sehingga dapat saling bersinergi, kemudian tindak lanjut terhadap penyimpangan yang terjadi

“Polri dengan adanya nota Kksepahaman ini berharap di 2019 ini selalu adanya kerjasama, bersama menjunjung tinggi kesejahteraan masyarakat tidak mampu melalui prinsip 6T atau 6 Tepat (Sasaran, Waktu, Jumlah, Kualitas, Jenis dan Cara) di desa/kelurahan,” ungkapnya.

Sementara mewakili Korsahli Polri Irjen Pol. Drs. Irjen Pol. Muktiono, SH, MH selaku Kasatgas Pus Pengamanan dan Penegakan Hukum Bantuan Sosial, Brigjen Pol. Ricky F Wakanno memaparkan beberapa hal terkait tugas Satgas PAM & GAKKUM Pendistribusian Bansos. Di antaranya mendorong dan mendampingi update data Bhabinkamtibmas mendorong pendamping sosial, TKSK dan Pemda, Korkab untuk memperbaiki data demi kelancaran Prinsip 6T. Kemudian sosialisasi terhadap masyarakat, pengamanan penyaluran Bansos, pendampingan Program Bansos dan penegakan hukum penyimpangan pendistribusian Bansos.

“Tugas pokok satgas ini diharapkan dapat meminimalkan terjadinya kesalahan atau kejahatan dalam rangka pendistribusian bantuan sosial pangan secara proporsional demi menjaga kelancaran keamanan sehingga tepat guna bagi penerima manfaat,” kata Brigjen Ricky.

Lebih lanjut Brigjen Ricky juga menjelaskan tentang cara menindaklanjuti pemalsuan laporan pertanggungjawaban dan sanksi hukum terhadap pendamping jika melakukan penyimpangan, pemotongan dana bantuan. Ia mengingatkan, apabila pendamping tidak mentaati peraturan yang berlaku akan dikenakan hukuman 5 tahun penjara sesuai dengan pelanggaran yang ada dan pasalnya.

”Para peserta sebagai Tenaga Pendamping/Sukarelawan di 11 Provinsi Wilayah III Timur mampu bekerjasama dengan 3 Pilar, Bhabinkamtibmas dan Babinsa dan Lurah/Kades dalam meniadakan penyimpangan prilaku buruk yang merugikan masyarakat. Buat yang terbaik, jangan sebaliknya, karena akan berurusan hukum pidana alias kurungan penjara,” kata Dirbinpotmas Korbinmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Ricky F Wakanno. Luki/ED – Jakarta

 

 

Cybertroop Polri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Direktorat Lalu Lintas Polda Metro Jaya Gelar Festival Damai Dikawasan Monas Pada Hari Minggu Mendatang

Jum Jun 21 , 2019
KEGIATAN Bimbingan Pemantapan Pendamping KUBE Penanganan Fakir Miskin Wilayah III Tahun 2019 digelar Kementerian Sosial (Kemensos) RI melalui Dirjen Penanganan Fakir Miskin, Direktorat Penanganan Fakir Miskin Wilayah III, Kamis (20/6/19) di Krakatau Ballroom Mercure Ancol, Jakarta. Dengan tema “Peran Polri dalam Nota Kesepahaman dalam Pelaksanaan Bantuan Sosial Pangan Kementerian Sosial […]