Perkap dan Perkaba 2019 Terbit, Korp Satpam Akan Jadi Profesi yang Membanggakan

APSI (Asosiasi Profesi Satpam Indonesia) bekerjasama dengan Polri melalui Baharkam Polri menggelar Seminar “Indo Security 2019” dengan tema “Korp Satpam Akan Menjadi Profesi yang Membanggakan dengan Terbitnya Peraturan Kepolisian Tentang Pengamanan Swakarsa Tahun 2019 dan Perkaba Tentang Satpam, BUJP, Pengguna Jasa Satpam dan Asosiasi Tahun 2019” di Jakarta Convention Center, Kamis (18/07/19).

Hadir sebagai Pembicara di antaranya Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Drs. Ricky F Wakanno dengan materi “Terbitnya Perpol Tentang Sispamswakarsa dan Perkaba Tentang Satpam, BBUJP, Pengguna Satpam dan Asosiasi Tahun 2019 Merupakan Upaya Polri dalam Memuliakan Profesi Satpam”, Ketua Umum DPP APSI Drs. A. Azis Said dengan materi “Upaya Pemuliaan Profesi Satpam Harus didukung oleh Semua Pemangku Kepentingan Bidang Security” dan Founder ABUJAPI Irjen Pol (P) Drs. Ronny Lihawa dengan materi “Misi Pemuliaan Profesi Satpam Diperlukan Komitmen Badan Usaha Jasa Pengamanan (BUJP) dan Pengguna Jasa Satpam untuk Mematuhi Perpol dan Perkaba Tahun 2019”.

Dirbinpotmas Baharkam Polri Brigjen Pol. Ricky F Wakanno yang juga mewakili Kabaharkam Polri Komjen Pol. Drs. Condro Kirono, MM, M.Hum sebagai Keynot Speaker acara tersebut dalam paparannya menjelaskan, dalam UUD 45 cita-cita Nasional bangsa Indonesia selain merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur adalah mewujudkan NKRI berdasarkan Pancasila. Untuk itu, Negara memiliki tujuan Nasional di antaranya dalam Keamanan Nasional, yakni melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian Kesejahteraan Nasional, memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, dan Hubungan Antar Bangsa, ikut melaksanakan ketertiban dunia berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial.

Dalam UUD 1945 Pasal 30 dikatakan, tiap-tiap warga negara berhak dan wajib ikut serta dalam usaha Hankamneg, usaha Hankamneg melalui Sishankamrata Polri danTNI sebagai kuat utama, rakyat kuat pendukung dan Polri sebagai alat negara menjaga kamtibmas dengan tugas melindungi, mengayomi  dan gakkum, dengan syarat-syarat keikutsertaan dalam pertahanan dan keamanan diatur dengan undang-undang.

Undang Undang No. 2 Tahun 2002 menyebutkan, tugas pokok (tupok) Polri di antaranya sebagai Harkamtibmas, Gakkum, Lin, Yon, Yanmas, dibantu dengan Polsus, PPNS dan Pamswakarsa atau PSL3. ”Dalam Bab I Ketentuan Umum, Pasal 2 dalam undang undang ini dikatakan, fungsi Kepolisian adalah salah satu Fungsi Pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakkan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat. Selain pengemban fungsi Kepolisian Polri dibantu oleh Polsus, PPNS dan bentuk-bentuk Pam Swakarsa,” kata Brigjen Pol. Ricky F Wakanno.

Dalam kesempatan tersebut Ricky memaparkan tentang perkembangan Industrial Security berikut tujuannya yang saat ini memerlukan Sistem Manajemen Organisasi. Dalam Sistem Manajemen Pengamanan Swakarsa sendiri ada beberapa hal, di antaranya, Stuktur Organisasi, Perencanaan, Tanggung jawab, Pelaksanaan, Prosedur, Proses dan Sumberdaya. “Security bukan lagi cost, tetapi sebagai investasi. Pengendalian risiko ancaman dan gangguan terhadap organisasi dimaksudkan untuk menjadikan organisasi yang aman, efisien dan produktif menjamin keberlangsungan usaha,” kata Ricky.

Lebih lanjut Ricky Wakanno juga menyoroti perlunya peran Satpam secara universal. Hal ini melihat dari semakin meningkatnya kualitas dan kuantitas kejahatan, terbatasnya jumlah polisi mengamankan publik dan meningkatnya tuntutan jasa pengamanan pribadi. ”Selain itu ada kearifan lokal memberi ruang untuk fungsi kepolisian terbatas, Polmas untuk pengamanan lingkungan dan perlunya pengawasan dan pengamanan 24 jam di lokasi tertentu atau obyek vital,” ungkapnya.

Untuk itu, kata Ricky, diperlukan karakter Satpam yang professional.  Di antaranya kompeten di bidang keamanan, mengikuti asosiasi profesi keamanan, memiliki kode etik satpam, sertifikasi kompetensi Satpam, bisa bekerja secara penuh dan tahu secara detail, cara terbaik tentang security serta mampu mengambil keputusan yang mandiri dan independen.

Namun demikian, di tubuh Satpam sendiri bukan tak luput dari permasalahan. Ricky mengatakan, dalam Satpam masih belum ada standarisasi remunerasi yang jelas dan definitif (satpam lama dan baru-red.). Lalu masih ada pengabaian hak-hak Satpam untuk memiliki jaminan sosial dan berbagai asuransi, khususnya asuransi kesehatan/kecelakaan, hak cuti, dan sebagainya.

Selain itu, kata Ricky, Satpam sering kali menjadi korban pertama dari dampak transaksional antara pengguna jasa pengamanan dan BUJP, yang berdampak pada ketidaksesuaian finansial untuk gaji dan tunjangan, pengurangan fasilitas perlengkapan kerja yang sebagian besar biayanya dibebankan kepada anggota Satpam, termasuk biaya diklat spesialisasi.

“Satpam seringkali tidak dapat menolak untuk melakukan pekerjaan yang sebenarnya tidak termasuk dalam deskripsi pekerjaannya (job description). Kemudian jaring pengaman untuk masa depan profesi Satpam dalam bentuk tunjangan hari tua/pensiun setelah berbakti menampakan standard normatif yang wajib dalam pertimbangan transaksional antara pengguna jasa pengamanan dan BUJP, bahkan belum ada sanksi yang tegas bila terjadi pelanggaran atau pengabaian peraturan oleh pihak pihak Satpam, BUJP dan usernya sendiri,” ungkapnya.

Untuk itu, Ricky mempertegas fungsi dan peran Polri terhadap Satpam selain sebagai penyelenggara dalam registrasi dan penerbitan kartu tanda anggota satuan pengamanan. Di antaranya bersama dengan instansi/ lembaga terkait menyelenggarakan pengembangan kompetensi anggota satuan pengamanan, sebagai penyelenggara dalam sertifikasi kompetensi anggota satuan pengamanan, menetapkan standar seragam, atribut, perlengkapan perorangan dan aksesoris anggota satuan pengamanan dan mengawasi, menertibkan terhadap pelaksanaan kode etik dan kegiatan kepolisian terbatas oleh satuan pengamanan.

Adapun tujuan disusunnya Peraturan Kepolisian tentang Sispamswakarsa dan Perkaba tentang Satpam, BUJP, Pengguna Satpam dan Asosiasi, adalah agar anggota Satpam diakui sebagai tenaga kerja yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang security. Kemudian mengangkat harkat dan martabat Satpam agar lebih percaya diri dan memberikan kejelasan kepada anggota Satpam tentang statusnya sebagai profesi sehingga tidak ragu-ragu lagi dalam melaksanakan tugas. Selain itu sebagai acuan yang obyektif dalam kebijakan reward and punishment, promosi/demosi dan PHK untuk memproteksi hal-hal yang bersifat kontra produktif, memperjelas sistem pembinaan dan pengendalian tugas, peran dan fungsi Satpam serta memperjelas sistem upah dan remunerasi.

“Terbitnya Perpol tentang Sispamswakarsa dan Perkaba tentang Satpam, BUJP, Pengguna Satpam dan Asosiasi merupakan payung utama pemuliaan Profesi Satpam yang diemban Polri. Perpol dan Perkaba ini selain penegasan Satpam sebagai sebuah profesi, juga memberikan mandatori pelaksanaan sertifikasi kompetensi di bidang jasa Satpam, mendorong Carrier PAD Satpam dengan pengaturan golongan dan tanda kepangkatan Satpam serta penegasan bahwa Satpam bukan lagi sebagai objek melainkan subjek dalam Industrial Security,” paparnya.

Di tempat yang sama, Ketua Umum DPP APSI Drs. A. Azis Said dalam materinya juga menyoroti tentang perlunya memuliakan profesi Satpam. Pasalnya Satpam adalah petugas keamanan yang perannya mengamankan 80% instalasi di Indonesia dengan jumlah yang lebih dari satu juta personil. Selain itu Satpam juga menjadi “objek” yang terkalahkan dalam kesepakatan bisnis atau tender Badan Usaha Jasa Pengamanan dan Perusahaan Pengguna dengan upah yang diterima berdasar UMP/UMK/UMS dimana tidak menghargai kompetensi dan masa kerja.

“Satpam perlu dimuliakan, karena nama satuan pengamanan (Satpam) dan seragam Satpam dipakai baik untuk Satpam modern/industry maupun untuk satpam tradisional/lingkungan. Kemudian pengawasan pelaksanaan peraturan ketenagakerjaan atas Satpam oleh Disnaker perlu ditingkatkan dan peraturan yang mengatur tentang Satpam tidak ada sanksi yang tegas,” ujarnya.

Azis berharap kepada para Pemangku Kepentingan (stakeholder) Profesi Satpam memiliki komitmen tinggi atas pengamanan operasional perusahaan dan mau dan rela membayar upah sesuai ketentuan perundangan dan proporsional dengan usahanya. “Selain itu mematuhi peraturan ketenagakerjaan tentang jam kerja dan peraturan Polri tentang pelatihan Satpam,” imbuhnya. ED/LUKI/JUN – JAKARTA

 

Cybertroop Polri

One thought on “Perkap dan Perkaba 2019 Terbit, Korp Satpam Akan Jadi Profesi yang Membanggakan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Melawan Saat di Tangkap, Tekab 308 Polres Tanggamus Akhirnya Tembak Pelaku Pembobol Rumah Warga Ambarawa

Sab Jul 20 , 2019
APSI (Asosiasi Profesi Satpam Indonesia) bekerjasama dengan Polri melalui Baharkam Polri menggelar Seminar “Indo Security 2019” dengan tema “Korp Satpam Akan Menjadi Profesi yang Membanggakan dengan Terbitnya Peraturan Kepolisian Tentang Pengamanan Swakarsa Tahun 2019 dan Perkaba Tentang Satpam, BUJP, Pengguna Jasa Satpam dan Asosiasi Tahun 2019” di Jakarta Convention Center, […]