Presiden Serahkan SK Perhutanan Sosial Seluas 56000 Hektar di 10 Kabupaten/Kota se-Sumsel

Presiden Joko Widodo menyerahkan SK Perhutanan Sosial seluas 56000 hektar di 10 Kabupaten/Kota se-Sumatera Selatan (Sumsel). SK yang diserahkan dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan jangka waktu konsesi selama 35 tahun dan dapat diperpanjang. Penyerahan SK diserahkan secara simbolis kepada perwakilan masyarakat penerima SK di Taman Wisata Punti Kayu Palembang, Minggu (25/11/18). “Hari ini saya menyerahkan SK Perhutanan seluas 56.000 kepada Anda semua. Saya serahkan kepada masyarakat bukan orang gede gede itu,” kata Presiden dalam pidatonya.

Presiden menyampaikan, secara keseluruhan hingga saat ini pemerintah telah menyerahkan 2,1 juta hektar dan akan terus dilanjutkan hingga mencapai target, yakni seluas 12 juta hektar. SK yang diserahkan dapat menjadi dasar hukum bagi masyarakat untuk mengelola kawasan hutan dengan jangka waktu konsensi 35 tahun dan dapat diperpanjang. “Jika ada nanti orang gede gede, atau mafia hukum tunjukkan surat SK ini, mereka pasti langsung akan pergi,” ujar Presiden di hadapan tamu undangan yang hadir.

Jokowi juga berpesan kepada masyarakat yang mendapatkan SK agar dapat memanfaatkan lahan kawasan menjadi sumber pencarian, seperti bercocok tanam. Misalkan karet, sawit, kopi dan pembudidayaan lebah madu dan lainnya, sehingga dapat meningkatkan perekonomian. “Hati hati, tanah ini akan terus dipantau, lahan yang diberikan jangan sampai tidak produktif. Harus ditanami jangan sampai kosong,” jata Jokowi.

Sementara di tempat yang sama, Menteri Koordinator Perekonomian, Darmin Nasution menyampaikan, satu dari beberapa, termasuk dalam kelompok pemerataan ekonomi, pokok kebijakan utama. Repotnya, ada beberapa cabang program di antaranya sertifikasi lahan Perhutanan Sosial ini. Intinya mau masyarakat diberi izin kawasan hutan,” katanya.

ia melanjutkan, target Perhutanan Sosial secara Nasional sejumlah 12,7 juta hektar.  Hingga saat ini yang sudah direalisasikan sampai November 2018 mencapai 2,1 juta hektar. Jadi masyarakat di pinggir hutan nanti bukan hanya mengusahakan, tapi juga turut menjaga hutan yang ada di sekeliling sekitar lahan masing-masing.

“SK Perhutanan Sosial Sumsel tersebar di 10 kabupaten/kota, di antaranya Pagar Alam, Muara Enim, Lahat, Musirawas, Banyuasin, Musi Banyuasin (Muba), Ogan Komering Ulu Timur (OKUT), dan Ogan Komering Ilir (OKI). Adapun totalnya, sekitar 56 ribu hektar dari sekitar 9500 kepala keluarga (KK) yang bisa memanfaatkan program ini, dan diharapkan bisa membawa kebaikan dalam program ini,” kata Darmin.

Usai acara, Presiden Jokowi kepada MBN menjelaskan, hutan yang sudah diberikan SK jika tidak produktif, maka sanksi yang akan diberikan kepada masyarakat akan dicabut. “Hutan yang saya berikan SK itu bila masih kosong tidak ada tanamannya, maka SK tanahnya akan dicabut. Saya tidak segan-segan mencabut SK yang saya berikan. Saya tidak peduli luasnya atau tidak, saya cabut,” kata Presiden kepada MBN. MULYADI – SUMSEL

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *