Prihatin, Proyek-Proyek Berbandrol 85 M di Kota Tomohon Tidak Sesuai Spesifikasi

Tahun Anggaran 2018, Pemerintah Kota Tomohon diketahui memperoleh alokasi dana yang bersumber dari APBN, DAK dan APBD Murni lebih kurang senilai 85 miliar rupiah untuk membiayai proyek jalan, gedung olahraga, kantor dewan hingga pembangunan fisik pasar rakyat dengan pengelola yang ditunjuk Dinas PUPR, Disperindag dan Sekretariat Dewan.

Namun sayangnya, fakta di lapangan pada beberapa pekerjaan terindikasi tidak sesuai spesifikasi dan dikhawatirkan akan mengurangi kualitas konstruksi bahkan berpotensi merugikan keuangan negara akibat realisasi anggaran cukup besar tak sebanding realisasi fisik yang minim.

Menyikapi kejanggalan itu, beberapa pihak berkompeten yang terkait dugaan penyimpangan tersebut, telah berupaya dikonfirmasi para pemburu berita di Kota Tomohon. Walhasil, melalui Sekretaris Kota Harold Lolowang, informasi yang lebih dalam dapat digali dari instansi teknis terkait.

Tiga kepala bidang di Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat mewakili Kepala Dinas Joice Taroreh bersama Kepala Inspektorat Max Mentu didampingi sejumlah jajarannya Senin (22/07/2019) di gedung Inspektorat Kota Tomohon memberikan keterangan terkait hal tersebut.

Klasifikasi oleh Kabid Bina Marga – Kabid Cipta Karya disebutkan bahwa pihaknya telah melaksanakan pekerjaan sesuai ketentuan, dan bilamana ada kekurangan tentu segera diperbaiki setelah audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK-RI).

Hal senada juga diungkapkan Max Mentu yang mengatakan semua pengelolaan dana, apabila terjadi kekeliruan akan diberikan sanksi terhadap KPA/PA, yaitu berupa Tuntutan Ganti Rugi (TGR) sejalan dengan aturan dan petunjuk BPK.

“Walaupun demikian, kami selaku pemerintah sangat mengapresiasi peran aktif jurnalis, sebab Insan Pers merupakan mitra kerja seluruh stakeholder. Saya yakin, bapak, saya dan semua yang hadir di ruangan ini memiliki keinginan yang sama untuk memajukan daerah ini,” ujar Inspektur, sambil melemparkan senyum persahabatan kepada para pewarta.

Sementara, Sekot Lolowang ketika dikonfirmasi ulang melalui telepon selularnya Selasa (23/7/2019), menginformasikan bahwa saat ini ia tengah berada di Jakarta dalam rangka mengikuti rapat kerja di satu kementerian. Namun saat dimintai pendapatnya terkait statement Dinas PUPR yang kabarnya masih menunggu hasil pemeriksaan BPK, orang nomor tiga di kota pelajar itu mengisyaratkan kalau perihal tersebut sudah diwakilkan ke Inspektorat.

“Kita so delegasi pa Inspektur kwa itu, kebetulan kita skarang di Jakarta ada iko rapat di kementerian” “Hal itu telah saya delegasikan ke Inspektur, bersamaan saya sekarang sedang berada di Jakarta mengikuti rapat di kementerian,” jelas Sekot. “Kalaupun nanti ada tindakan administrasi, pasti melibatkan pihak berwenang seperti TP4D Kejaksaan,” pungkasnya.

Sebelumnya awak media setempat juga pernah menyambangi Kejaksaan Negeri Tomohon yang disambut Kasintel Wilke Rabeta. Dalam audensi penuh keakraban itu Kasintel menjelaskan, kalaupun ditemukan kekurangan pada sebuah proyek dengan pendampingan Tim Pengawal, Pengamanan Pemerintah dan Pembangunan Daerah (TP4D), hukumannya lebih bersifat administrasi atau pengembalian dana ke kas negara. “Tetapi apabila kasus tersebut masuk ke bagian tindak pidana khusus, jelas akan diproses sesuai aturan dan perundang-undangan yang berlaku,” terang Wilke.

Berkaca dari fenomena seolah prilaku koruptif kian trend di kalangan pejabat pusat sampai daerah, Barisan Masyarakat Adat Sulawesi Utara turut angkat bicara. Dewan Pakar DPP Sevry Nelwan yang diamini Ketua Bidang Hukum DPP Barmas Eka Kindangen mengingatkan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK-RI) agar semakin menggiatkan sistem pencegahan walau dalam hal penindakan bisa dikatakan sudah mumpuni. “KPK semestinya menempatkan perwakilan dimana daerah yang rawan korupsi, karena tampuk kekuasaan di lingkup birokrasi pastilah ada urusan setor menyetor,” beber Sevry.

Apapun dan  bagaimanapun korupsi, kata Sevry, adalah kejahatan kemanusiaan. Sulut umumnya, Tomohon khususnya merupakan daerah yang berbudaya, beradat dan religius. “Harapan saya, malulah pada diri sendiri, keluarga terutama terhadap Tuhan Yang Maha Esa untuk tidak melakukan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN),” tutup Dewan Pakar salah satu ormas di Bumi Nyiur Melambai.

Secara bersamaan pula, Ketua Teritorial LSM KPK Provinsi Sulut Bertje Rotikan mengutarakan keprihatinannya karena perbuatan para koruptor yang kerap menggerogoti uang rakyat. Ia menyimpulkan, dalil dari PUPR Kota Tomohon hanyalah bentuk pengelakan.

“Bagaimana mungkin menunggu audit BPK, kan pemeriksaan tahun 2018 telah berakhir justru itu Tomohon disanjung-sanjung atas prestasinya memperoleh WTP(Wajar Tanpa Pengecualian),” katanya seakan bertanya. KP/HT/BER – SULUT

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *