PUPR Kabupaten Berau Tidak Taati Undang-Undang No. 2 Tahun 2012

PEMBUKAAN jalan dari Kampung Usiran ke Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau terindikasi melanggar amanat Undang Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum.

Adapun batang tubuh undang-undang ini bertujuan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran Bangsa, Negara dan masyarakat dengan tetap menjalin kepentingan hukum pihak yang berhak.

Meski demikian, warga Kampung Kasai, Hj. Hamna istri dari almarhum Jasadi merasa keberatan dengan adanya pembangunan jalan di tanah miliknya itu yang tanpa sosialisasi dan pemberitahuan sebelumnya, baik secara langsung maupun tak langsung. Tanah yang dikelola dan dikuasai sejak tahun 1997 bersama almarhum suaminya itu bisa dibuktikan dengan adanya surat tanda garap dari Kepala Kampung yang dikeluarkan tahun 2002.

Sementara, Pejabat Kepala (Pj) Kampung Kasai ketika dihubungi melalui telepon mengaku, pihaknya tak mengerti tentang pekerjaan itu. ”Sebaiknya konfirmasi saja ke Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PU),” katanya. Begitu juga ketika menemui BPK Kampung Kasai, didapat jawaban, “Tidak ada pertemuan dengan masyarakat di kampung kami. Hanya langsung menunjukkan ke lokasi yang rencana pembangunan jalan”.

Secara terpisah, Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) Amar, ST, MT saat ditemui di ruang kerjanya mengaku, pihaknya membuat jalan untuk kepentingan masyarakat juga. Mengenai tanah masyarakat yang terkena, seharusnya berterimakasih kepada pihaknya, karena dengan adanya jalan tersebut posisi tanahnya jauh lebih baik, bahkan kalau dijual nilainya pasti naik. ”Namun itu tidak masalah jika ibu keberatan karena jalan juga belum permanen, saya bisa belokan ke arah lain,” tuturnya.

Amanah Undang-Undang No. 2 tahun 2012 pasal 9, ayat 1 menyebutkan bahwa penyelenggara pengadaan tanah untuk kepentingan umum memperhatikan keseimbangan antara kepentingan pembangunan dan kepentingan masyarakat. Dalam ayat 2, pengadaan tanah untuk kepentingan umum dilaksanakan dengan pemberian ganti kerugian yang layak dan adil.

Sementara dalam pasal 19 ayat 1 disebutkan, konsultasi publik rencana pembangunan dilaksanakan untuk mendapatkan kesepakatan lokasi rencana pembangunan dari pihak yang berhak. Dalam ayat 2, konsultasi publik dilaksanakan sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dilaksanakan dengan melibatkan pihak yang berhak dan masyarakat yang terkena dampak serta dilaksanakan di tempat rencana pembangunan kepentingan umum atau tempat yang disepakati.

“Di pasal 56 dalam penyelenggaraan pengadaan tanah untuk kepentingan umum, setiap orang wajib mematuhi ketentuan undang-un dang ini,” ucap seorang ketua lembaga swadaya masyarakat yang juga berprofesi sebagai advokad ketika media ini menemuinya di salah satu hotel di Tanjung Redeb. ANDI -BERAU

Cybertroop Polri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Komisi I DPRD OKU: KUD PT. Minanga Ogan Harus Kembalikan Tanah Warga Desa Gunung Meraksa ke Pemilik Awal

Sab Des 7 , 2019
PEMBUKAAN jalan dari Kampung Usiran ke Kampung Kasai, Kecamatan Pulau Derawan, Kabupaten Berau terindikasi melanggar amanat Undang Undang No 2 tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum. Adapun batang tubuh undang-undang ini bertujuan untuk pengadaan tanah bagi pelaksanaan pembangunan guna meningkatkan kesejahteraan, dan kemakmuran Bangsa, Negara dan masyarakat dengan […]