Terima Suap Terkait Izin RS dan Vila di Puncak, Pejabat Pemkab Bogor Resmi ditetapkan Tersangka

BOGOR – Setelah lebih dari 24 jam melakukan pemeriksaan terhadap enam orang yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), penyidik Polres Bogor akhirnya menetapkan IR seorang pejabat Pemkab Bogor beserta FA anak buahnya sebagai tersangka, Kamis (05/03).

Sebelumnya, IR dan FA terjaring OTT bersama empat orang lainnya yang dilakukan Tim Satuan Reserse dan Kriminal (Satreskrim) Polres Bogor di kantor Dinas Perumahan Kawasan Pemukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Selasa (03/03).

“Iya statusnya tersangka, inisial IR dan FA terbukti melanggar UU tindak pidana korupsi berupa menerima uang yang bukan kewenangannya,” jelas Kapolres Bogor AKBP Roland Ronaldy dalam keterangan persnya di Lobi Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Kamis (05/03) pagi

Mantan penyidik KPK ini menyebut,
operasi tangkap tangan yang dilakukan Satreskrim berawal dari laporan masyarakat tentang pengurusan perizinan pembangunan rumah sakit di Cibinong dan vila di kawasan Puncak Bogor.

“Ya intinya untuk mengeluarkan izin, salah satunya itu terkait pembangunan vila dan rumah sakit. Rumah sakitnya di Cibinong dan vilanya di Cisarua,” ungkapnya.

Selain dua tersangka, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti berupa uang sebesar Rp 120 juta dan sejumlah dokumen pengurusan izin bangunan.

“Jadi yang kita amankan saat itu Rp 120 juta dan pada saat bersangkutan menyerahkan uang 50 juta terkait pengeluaran izin tadi,” terangnya.

“Izinnya sedang proses makanya kita juga amankan beberapa dokumen,” sambung Roland saat ditanya mengenai terbitnya pemberian izin bangunan tersebut.

Ia menyebutkan kedua tersangka akan dijerat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU Tipikor) terkait tentang gratifikasi dengan ancaman maksimal 20 tahun penjara. “Pasal 12 a, b 12 B besar, dan pemberinya mungkin kita akan kenakan pasal 6 ancaman diatas 5 tahun,” ujarnya.

Diberitakan sebelumnya, Tim Satreskrim Polres Bogor melakukan OTT terhadap enam orang yang diduga terkait suap perizinan pembangunan di Kantor Dinas Perumahan Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPKPP) Kabupaten Bogor, Selasa (03/03) petang.

Satu dari enam orang yang hingga saat ini masih dalam proses pemeriksaan di Mapolres Bogor adalah berinisial IR, pejabat Pemkab Bogor dalam hal ini Sekretaris DPKPP Kabupaten Bogor.

“Iya kemarin sore dan malam kita telah mengamankan enam orang, mereka ditangkap di dua tempat terpisah. Tiga enam sebagai Aparatur Sipil Negara (ASN), dan tiga lagi bukan,” ungkap Kasatreskrim Polres Bogor AKP Benny Cahyadi, di Lobi Mapolres Bogor, Cibinong, Kabupaten Bogor, Rabu (04/03).

Dalam operasi tangkap tangan tersebut, pihaknya berhasil menyita sejumlah barang bukti diantaranya uang tunai Rp120 juta. “Barangbukti yang kita amankan, berupa dokumen dan uang sebesar Rp120 juta,” ujarnya.

Meski demikian sejak Selasa (03/03), pihak penyidik Polres Bogor bungkam terkait kasus apa yang menjerat keenam pria tersebut. “Belum bisa kita sampaikan soal kasus apa. Ini juga belum 24 jam. Sampai hari ini kita masih melakukan penyelidikan. Kita belum bisa menyampaikan juga dengan barangbukti yang ada kaitannya dengan tindakan melawan hukum atau tidak,” katanya.(die/nto)

Cybertroop Polri

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *

Next Post

Forum Perangkat Daerah Ajang Optimalisasi dan Sinkronisasi Penanganan Kemiskinan di Kabupaten Bogor

Jum Mar 6 , 2020
BOGOR – Setelah lebih dari 24 jam melakukan pemeriksaan terhadap enam orang yang terkena Operasi Tangkap Tangan (OTT), penyidik Polres Bogor akhirnya menetapkan IR seorang pejabat Pemkab Bogor beserta FA anak buahnya sebagai tersangka, Kamis (05/03). Sebelumnya, IR dan FA terjaring OTT bersama empat orang lainnya yang dilakukan Tim Satuan […]