Diduga Fiktif, Anggaran Musrenbangdes Bojongmanik 2020–2025 Capai Rp 63,8 Juta

*LEBAK* – Pemerintah Desa Bojongmanik, Kecamatan Bojongmanik, Kabupaten Lebak, diduga mengalokasikan anggaran fiktif untuk kegiatan Musyawarah Rencana Pembangunan Desa (Musrenbangdes) dalam rentang tahun 2020 hingga 2025. Total dana yang tercatat mencapai Rp 63.847.000.

Ironisnya, dana yang seharusnya digunakan untuk merumuskan arah pembangunan desa itu justru memunculkan tanda tanya besar. Berdasarkan hasil penelusuran redaksi dan keterangan sejumlah warga, kegiatan Musrenbangdes selama lima tahun terakhir tersebut *diduga tidak pernah dilaksanakan*.

“Kami sebagai warga tidak pernah tahu atau diundang ke Musrenbangdes. Kalau dananya sebesar itu, ke mana larinya?” ungkap seorang tokoh masyarakat setempat yang meminta identitasnya dirahasiakan.

Kecurigaan makin menguat setelah diketahui bahwa dalam laporan realisasi anggaran desa, dana tersebut dilaporkan telah *terserap sepenuhnya*. Namun, tidak ditemukan satu pun bukti pelaksanaan kegiatan: tidak ada daftar hadir, dokumentasi kegiatan, maupun notulen rapat yang bisa diakses publik.

Pemerhati tata kelola pemerintahan desa di Kabupaten Lebak, **Andi Sulaeman**, menilai temuan ini harus menjadi perhatian serius aparat penegak hukum.

“Jika ada indikasi kegiatan fiktif, maka ini jelas masuk dalam kategori dugaan tindak pidana korupsi. Inspektorat, Kejaksaan, maupun Tipikor Polres wajib turun tangan,” tegas Andi.

Hingga berita ini diterbitkan, Pemerintah Desa Bojongmanik belum memberikan klarifikasi resmi, meski telah dihubungi berkali-kali untuk dimintai tanggapan.

Kasus ini menambah daftar panjang persoalan pengelolaan dana desa yang tidak transparan. Padahal, semangat Undang-Undang Desa menekankan pentingnya akuntabilitas dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses perencanaan pembangunan. Jika dibiarkan, praktik semacam ini bukan hanya mencederai kepercayaan publik, tapi juga menjadi ladang subur bagi penyalahgunaan kekuasaan di tingkat desa.

*Heru Kz