Badak Banten DPD Lebak adakan Audiensi dengan DPRD, Desak Solusi Konkret untuk Pertambangan Ilegal
Lebak, – Organisasi Masyarakat Badak Banten DPD Lebak menggelar audiensi dengan Komisi IV Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lebak guna mendesak Pemerintah Daerah segera memberikan langkah Konkrit untuk menyikapi polemik pertambangan ilegal di wilayah Lebak. Senin, (10 Maret 2025)
Dalam agenda audensi antara Ormas Badak Banten DPD Lebak dengan Komisi IV DPRD Lebak turut hadir juga perwakilan dari Dinas Lingkungan Hidup, dan Dinas PUPR.
Dalam Pembahasannya, Ormas Badak Banten DPD Lebak menilai Pemerintah telah lalai dalam memberikan rasa aman bagi warganya dalam mencari nafkah. Selain itu mereka juga menilai pemerintah lambat dalam menyikapi persoalan ini, sebab hingga kini belum memberikan solusi yang jelas, sementara banyak penambang tradisional atau gurandil justru ditangkap aparat penegak hukum tanpa ada alternatif mata pencaharian yang jelas.
Audiensi yang berlangsung di gedung DPRD Lebak itu Badak Banten DPD Lebak menegaskan bahwa persoalan tambang ilegal bukan hanya soal hukum, tetapi juga berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Menurut mereka, banyak warga yang menggantungkan hidup dari aktivitas tambang rakyat, tetapi hingga kini belum ada solusi nyata dari pemerintah untuk memberikan legalitas atau alternatif pekerjaan lain bagi mereka.
Ketua DPC Badak Banten Kecamatan Panggarangan, Asep Pahrudin menyatakan bahwa pemerintah terkesan diam dan tidak berpihak kepada rakyat kecil.
“Kami tidak membela pertambangan ilegal, tetapi faktanya gurandil ini menambang karena tidak ada pilihan lain. Jika memang dilarang, lalu solusinya apa? Mereka butuh makan, butuh pekerjaan, tapi justru malah ditangkap,”tegasnya.
Asep meminta pemerintah daerah tidak hanya melakukan penindakan terhadap gurandil, tetapi juga mencari jalan keluar yang adil.
“Kami sampaikan Aspirasi ini secara Resmi kepada wakil rakyat. Khusus nya dapil 4 dan harusnya Semua Dewan hadir.”ungkapnya
Kami datang dengan membawa fakta dilapangan dan menyampaikan aspirasi untuk meminta ketegasan sikap pemerintah. Jika hal ini dibiarkan kami kuatir Kondisi seperti saat ini hanya akan dimanfaatkan oleh segintir Oknum yang tidak bertanggung jawab.”tambah Asep
Yang kami usulkan, Pemda harus memberikan pembinaan, legalisasi tambang rakyat yang ramah lingkungan, atau membuka peluang usaha alternatif bagi warga terdampak.”pungkasnya
Sementara sampai saat ini, Pemerintah daerah belum memberikan pernyataan resmi terkait audiensi tersebut. Ormas Badak Banten DPD Lebak menegaskan akan terus mengawal isu ini agar tidak hanya menjadi wacana, tetapi benar-benar menghasilkan kebijakan yang berdampak bagi masyarakat.
(Heru Kz)
