Galian C Bermasalah di Curug Bitung: KUMALA Desak ESDM Banten Segera Tutup PT Bentonite Banten Indonesia
Lebak — Keresahan warga Curug Bitung, Kabupaten Lebak, kini memuncak. Aktivitas galian C milik PT Bentonite Banten Indonesia yang semakin merajalela dianggap merusak lingkungan dan mengancam keselamatan warga. Suara protes datang dari berbagai pihak, salah satunya dari Korps Mahasiswa Lebak (KUMALA) yang dengan tegas mendesak Dinas ESDM Provinsi Banten segera menghentikan operasi perusahaan tersebut.
Ketua Umum KUMALA, Rohimin, menegaskan bahwa PT Bentonite Banten Indonesia diduga kuat melakukan berbagai pelanggaran serius. Mulai dari perusakan lingkungan, dugaan pembuangan limbah B3 dari PT Miki Oleo Nabati, hingga pengabaian izin resmi dan kewajiban pajak daerah.
“Perusahaan ini jelas sudah keterlaluan. Limbah B3 dibuang ke wilayah Curug Bitung tanpa pengelolaan yang sesuai aturan. Ini pelanggaran berat terhadap UU No. 32 Tahun 2009 Pasal 104 tentang PPLH. Sebelumnya mereka juga sudah ketahuan membuang limbah di kawasan Jasinga, Bogor,” tegas Rohimin dengan nada keras.
Menurut KUMALA, praktik seperti ini menunjukkan lemahnya pengawasan pemerintah daerah dan Dinas ESDM. “Kalau izin tambang saja tidak jelas, kenapa masih bisa beroperasi? Informasi yang kami dapat, perusahaan ini hanya bermodal ‘izin lingkungan’ dari kepala desa. Ironisnya, kepala desa yang seharusnya menjaga kelestarian lingkungan justru ikut memberi jalan,” ujarnya geram.
Lebih parah lagi, PT Bentonite Banten Indonesia disebut belum memenuhi kewajiban pajak sejak tahun 2024 kepada Badan Pendapatan Daerah (Bapenda). “Ini bukan cuma persoalan lingkungan, tapi juga soal kerugian daerah. Pajak tak dibayar, izin tak jelas, tapi aktivitas jalan terus,” tambah Rohimin.
KUMALA menilai, jika dibiarkan, aktivitas tambang ini akan menjadi preseden buruk bagi penegakan hukum lingkungan di Banten. Mereka mendesak aparat penegak hukum, mulai dari Polda Banten hingga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK) untuk turun tangan melakukan penyelidikan dan penutupan total.
“Kami tidak akan diam. KUMALA siap turun ke jalan jika pemerintah tutup mata. Jangan tunggu sampai bencana ekologis terjadi baru bergerak,” tutup Rohimin.
*Hkz
