097548200 1653017291 Contra Flow 2

Jalan Tol Tangerang-Merak Berlakukan Kembali Contra Flow hingga 30 Juni 2022

Kabar Daerah
Spread the love

Jalan Tol Tangerang-Merak kembali memberlakukan contra flow usai sempat dihentikan sementara lantaran arus mudik Lebaran 2022. Contra flow Tol Tangerang Merak berlaku hingga 30 Juni mendatang.

Penerapan contra flow dilakukan seiring penyelesaian proses pengerjaan pelebaran jembatan Ciujung, di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten.

Managemen ASTRA Tol Tangerang-Merak mengklaim, bila progres pekerjaan jembatan Ciujung saat ini telah mencapai 94,92 persen.

Kepala Departemen Manajemen Pemeliharaan dan Proyek ASTRA Tol Tangerang-Merak, Slamet Adriadi mengatakan, pemberlakuan contra flow kali ini adalah untuk melanjutkan pekerjaan rekonstruksi jembatan eksisting arah Merak.

Lingkup pekerjaannya mulai dari penggantian dudukan jembatan dan penyambungan jembatan beton baru dengan jembatan beton lama, sampai dengan pengaspalan lantai jembatan serta pergantian expansion joint.

“Setelah pekerjaan telah selesai, pengujian kekuatan jembatan akan dilakukan untuk memastikan bahwa jembatan memenuhi standar yang berlaku,” katanya.

Skema contra flow yang akan dilakukan adalah dengan menutup dua lajur pada jembatan beton lama arah Merak dan mengalihkan kendaraan satu lajur ke jalur arah Jakarta dan satu lajur pada jembatan baru arah Merak.

Adapun bagi yang hendak menuju Jakarta tetap disiapkan dua lajur di sisi jembatan. Tetap contra flow akan dilakukan sepanjang +- 60­­­­0 meter dari KM 56+700 sampai dengan KM 57+300.

“Kami bersama kepolisian juga telah berkoordinasi untuk mengantisipasi kemungkinan terjadi antrian panjang karena kondisi darurat, dengan menginformasikan rute-rute alternatif yang dapat dilalui” kata Slamet.

Astra Tol Tangerang-Merak mengimbau kepada pengguna jalan yang telah mempersiapkan rencana perjalanan untuk selalu memastikan kondisi kendaraan dan fisik yang prima. (Pramita Tristiawati)

Baca Juga :  Kejari Tanjung Perak Gandeng Kantor Pos Melayani Pengambilan Tilang

Presiden Joko Widodo (Jokowi) direncanakan meresmikan Jalan Tol Cibitung-Cilincing pada Juni 2022. PT Pelabuhan Indonesia (Persero) atau Pelindo menargetkan segera mengoperasikan tol ini.

Wakil Direktur Utama Pelindo Hambra mengatakan, Jalan Tol Cibitung-Cilincing sebetulnya merupakan PR lama perseroan sebelum melakukan merger.

Pasca melakukan penggabungan empat BUMN pelabuhan dan resmi menguasai seluruh kepemilikan tol, perseroan fokus pada sisi penyelesaian.

“Mudah-mudahan bulan depan untuk Seksi 1, 2 dan 3 akan diresmikan Presiden. Ini adalah salah satu proses percepatan pasca merger,” ujar Hambra dalam sesi media gathering di Museum Maritim, Jakarta, Kamis (19/5/2022).

Sebagai kilas balik, PT Waskita Karya (Persero) Tbk melalui anak usahanya PT Waskita Toll Road telah sepakat melepas seluruh kepemilikan sahamnya (divestasi) di PT Cibitung Tanjung Priok Tollways (PT CTP), Badan Usaha Jalan Tol (BUJT) pemegang konsesi ruas tol Cibitung-Cilincing.

Waskita melepas porsi kepemilikan saham sebesar 55 persen kepada PT Akses Pelabuhan Indonesia (PT API), anak perusahaan PT Pelindo (Persero) selaku pemegang saham di PT CTP sebesar 45 persen. Alhasil, Tol Cibitung-Cilincing kini 100 persen dikuasai PT API.

Kehadiran Jalan Tol Cibitung-Cilincing sendiri akan melengkapi struktur jaringan jalan di kawasan Jabodetabek, yang telah memiliki tol lingkar dalam kota dan lingkar luar (Jakarta Outer Ring Road/JORR) I yang sudah operasional, dan JORR-2 yang tengah dalam proses konstruksi.

Proyek Jalan Tol Cibitung-Cilincing membentang sepanjang 34 km dan terdiri atas 4 seksi. Seksi 1 yakni Simpang Susun (SS) Cibitung–Gabus Indah sepanjang 12,77 km.

Kemudian, Seksi 2 Gabus Indah–Muara Bakti sepanjang 6,05 km, Seksi 3 Muara Bakti–Kanal Banjir Timur sepanjang 10,64 km, dan Seksi 4 Kanal Banjir Timur-Cilincing selanjang 4,56 km.

Nantinya, ruas tol baru ini juga mendukung akses logistik menuju Pelabuhan Tanjung Priok di Jakarta Utara hingga kawasan industri di sekitarnya, serta akan menyambung dengan Jalan Tol Cimanggis–Cibitung.

Baca Juga :  Ombudsman Temukan Permasalahan Selama PSBB di Jabar

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian yang juga Ketua Komite Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas (KPPIP) Airlangga Hartarto memimpin Rapat Koordinasi bersama para Menteri dan Pimpinan Lembaga, dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Rabu (11/5/2022). Rapat ini sendiri digelar guna mendorong percepatan dalam pembangunan ekonomi Kawasan di Jawa Barat.

“Sesuai arahan Bapak Presiden, proyek-proyek dalam Perpres tersebut harus dapat diselesaikan konstruksinya paling lambat pada tahun 2024 atau telah memenuhifinancial closing untuk proyek dengan skema KPBU. Selain itu, perlu ada kepastian bahwa ketersediaan lahan dan proses perizinan akan dapat diselesaikan sebelum tahun 2024.” jelas Menko Airlangga.

Dalam rapat tersebut, Menko Airlangga menyampaikan, hasil evaluasi terhadap 170 Proyek/Program yang termasuk dalam Perpres Nomor 87 Tahun 2021 dengan nilai investasi sebesar Rp 370,93 Triliun. Rapat ini juga ditujukan untuk mendorong penyelesaian proyek-proyek yang dianggap prioritas dan memiliki dampak signifikan terhadap Pemulihan Ekonomi Nasional.

Untuk mendukung hal tersebut, Ketua Umum Partai Golkar juga menyampaikan beberapa arahan strategis terhadap proyek-proyek prioritas yang diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap perekonomian Indonesia.

Proyek-proyek tersebut, antara lain pembangunan Jalan Tol Cipali-Patimban untuk memudahkan akses logistik Pelabuhan Patimban dan mendukung Kawasan Rebana sebagai salah satu pengungkit perekonomian masyarakat Jawa Barat bagian Utara.

Selain itu, pembangunan Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya-Cilacap sebagai salah satu jalan tol terpanjang di Indonesia, yang diharapkan meningkatkan aksesibilitas dan mengurai kemacetan jalur selatan Jawa serta upaya percepatan pertumbuhan ekonomi, khususnya di Jawa Barat Bagian Selatan.

Pembangunan diarahkan untuk mempercepat penyelesaian konstruksi terutama pada ruas Jalan Tol Gedebage-Tasikmalaya pada tahun 2024. Untuk mendukung hal tersebut, Kementerian Keuangan ditugaskan untuk melakukan optimalisasi atau penambahan alokasi anggaran untuk pengadaan tanah.

Baca Juga :  Dalam Rangka Mendukung Ketahanan Pangan Nasional Ditengah Pandemi Covid-19 Direktur Intelkam Polda Jabar Memberikan Bantuan Kepada Para Petani Gapoktan SARI BUMI

Tim